Rutan Purbalingga Ikuti Penguatan dari BPK RI dan Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah

SEMARANG - Masih dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah, kali ini, para pimti pratama, pejabat struktural kantor wilayah, dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mendapatkan penguatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Ombudsman RI.

Rutan Purbalingga turut serta hadir dalam acara penguatan dari BPK RI dan Ombudsman Jateng dengan diwakili oleh Kasubsi Pengelolaan Yoan.

Baca juga: SPKLU Meningkat 120% di Jakarta, PLN Siap Dukung Pertumbuhan Ekosistem EV

Ialah Kepala Subauditorat I.B.1 BPK RI, Iwan Gunawan dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida yang menjadi narasumber penguatan hari ini, Selasa (23/7), di Khas Hotel Semarang.

Dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum, Anton Tri Oktabiono, Iwan menyampaikan penguatan tentang pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Jalani Evaluasi Kinerja, Pimti Kemenkumham Jateng Presentasikan Capaian Tahun 2023

Dalam paparannya, Iwan menjelaskan bahwa BPK berperan penting bagi pemerintah sebagai quality assurance dalam pencapaian visi dan misi dengan memastikan adanya good governance pada setiap kementerian/lembaga.

"Untuk mewujudkan itu, audit secara berkelanjutan itu sangat penting untuk menghindari temuan yang berulang, " jelas Iwan.

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

Iwan juga mengapresiasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM sangat luar biasa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan seringnya permintaan audit dari Kemenkumham dan menindaklanjuti temuan dengan cepat.

Beralih ke narasumber selanjutnya, Siti Farida menyampaikan tentang pentingnya kolaborasi untuk mengokohkan budaya anti korupsi dan pengendalian gratifikasi.

Baca juga: Intensitas Hujan Tinggi, PLN Beri Tips Aman Saat Hujan Datang

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Siti mengungkapkan pentingnya integritas dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat tanpa maladministrasi dan gratifikasi.

"Pelayanan publik, budaya anti korupsi dan gratifikasi, serta integritas memiliki hubungan erat, " kata Kepala Ombudsman.

Baca juga: TPS Gunakan Layanan Sambungan Sementara Dari PLN 276.900 VA Saat Pemilu

"Kata kuncinya adalah masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan, " sambungnya.

Lebih rinci, Ia menyebutkan tiga hal penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan, pemerintahan yang bersih dari KKN, dan peningkatan pelayanan publik.

"Pelayanan kepada masyarakat harus mudah, murah, dan cepat, " tegas Siti.

"Tidak boleh ada proses bisnis di luar sistem dan loket pelayanan. Semua layanan harus terintegrasi. Jangan sampai melakukan maladministrasi, " pungkasnya.