Ari Setiawan
Purbalingga – Untuk kesekian kalinya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan sosialisasi di Rutan Kelas IIB Purbalingga pada Senin (11/11/2024).
Dengan antusias, warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengikuti kegiatan ini, yang memberi mereka pemahaman lebih mendalam tentang hak pilih serta langkah-langkah yang perlu diikuti saat pemilihan berlangsung.
Komisioner KPU Purbalingga, Widyo Wibowo, membuka acara dengan menggarisbawahi pentingnya keterlibatan setiap elemen masyarakat, termasuk warga binaan, dalam pemilu. Widyo menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan suara di rutan akan disiapkan sesuai aturan pemilu, sehingga hak pilih para warga binaan bisa terlindungi dan disalurkan secara adil.
Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wijaksono, melalui Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Doni Kristianto, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif KPU yang memberi perhatian pada hak politik warga binaan.
“Kegiatan ini membuktikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk bersuara. Meski berada di dalam rutan, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk memilih, dan kami berkomitmen membantu agar proses ini berjalan lancar, ” tutur Doni. Ia berharap sosialisasi ini tidak hanya memberi pengetahuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya suara mereka dalam membentuk masa depan daerah.
Sesi inti sosialisasi dipandu oleh tim KPU Purbalingga, yang menjelaskan dengan rinci tata cara pemilihan dan peran penting warga binaan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan jujur. Para warga binaan juga diperkenalkan pada para calon yang akan bertarung di pemilihan mendatang.
Sesi tanya jawab yang mengakhiri acara berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan dari warga binaan mengenai teknis pemungutan suara di rutan serta hak-hak mereka sebagai pemilih. Antusiasme peserta tampak nyata, mencerminkan keinginan mereka untuk turut berperan aktif dalam proses pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai proses demokrasi yang inklusif dan memberi kesempatan bagi semua warga negara, tanpa terkecuali
Narsono Son 
Candra Putra 
